InfoEkonomi.ID – Pemimpin Grup Kredit Mikro Bank DKI, Nana Hendriana menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ketua Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Taufik Azhar. Perjanjian kerja sama ini dalam rangka meningkatkan layanan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta Perjanjian tersebut ditandatangani di Jakarta (23/05).
Dengan kerja sama ini, Bank DKI memberikan kemudahan akses perbankan, khususnya pemberian kredit kepada anggota KWK untuk melakukan peremajaan armada. Kerja sama ini juga merupakan bentuk kolaborasi Bank DKI bersama KWK dalam upaya memberikan peningkatan layanan transportasi umum di DKI Jakarta.
Dibawah kepemimpinan Direktur Utama, Fidri Arnaldy, Bank DKI terus berupaya menyediakan layanan digital yang mumpuni melalui berbagai sinergi serta memperkuat layanan dan ekosistem bagi masyarakat DKI Jakarta.
Salah satunya, Bank DKI menyediakan kemudahan transaksi non-tunai untuk pembayaran transportasi melalui JakCard yang dapat digunakan pada berbagai moda transportasi terintegrasi di DKI Jakarta, seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta jaringan Transjakarta dan jaringan mikrotrans.
Sebagai informasi, JakCard dapat di isi ulang (top up) melalui aplikasi JakOne Mobile dan pada merchant yang telah bekerjasama dengan Bank DKI.
Tentang Bank DKI
Bank DKI berdiri dan beroperasi sejak tanggal 11 April 1961 merupakan bank pembangunan daerah pertama yang lahir di Indonesia seiring dengan terbentuknya kota Jakarta sebagai ibukota Indonesia. Bank DKI telah melalui sejarah panjang seiring dengan berbagai dinamika pesatnya pertumbuhan kota Jakarta dan telah mengalami beberapa kali perubahan status dan nama perusahaan.
Dari awal didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya menjadi Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta pada tahun 1978. Pada tahun 1999 kembali berubah status dan nama perusahaan menjadi PT Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya hingga terakhir menjadi PT Bank DKI sejak tahun 2008.
Tentang Koperasi Wahana Kalpika (KWK)
Koperasi Wahana Kalpika atau KWK adalah wadah usaha angkutan umum bis kecil (Angkot) yang keberadaannya telah memberikan andil terhadap jasa pelayanan umum. KWK menghimpun 3.500 anggota dengan mengelola 6.238 unit armada yang memberi jasa layanan di 81 trayek se DKI Jakarta.
Jumlah armada tersebut sebagai mata pencaharian lapangan pekerjaan 12.000 pengemudi dengan 40.000 anggota keluarganya. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan SE Kadin No. 46/2015 Tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Angkutan Umum memnindaklanjuti Permendagri 101 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB dimana kendaraan bermotor angkutan umum orang yang berbadan hukum koperasi dan badan hukum lainnya ditetapkan sebesar 30%.
